TEMPO.CO, Jakarta - Oman akan membuka kedutaan besar di Kota Ramallah, daerah Tepi Barat Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel.
Keputusan ini diumumkan pada Rabu oleh Kementerian Luar Negeri Oman, menurut laporan Aljazeera, yang dikutip 27 Juni 2019.
Baca juga: AS Tawarkan Rp 707 T Agar Palestina Mau Berdamai dengan Israel
Menurut Kemenlu Oman, keputusan ini dibuat sebagai dukungan Kesultanan Oman kepada rakyat Palestina.
"Delegasi dari Kementerian Luar Negeri akan melakukan perjalanan ke Ramallah untuk memulai pembukaan kedutaan," kata kementerian luar negeri. Namun kemenlu tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Baca juga: 3 Fakta Paket Perdamaian Jared Kushner untuk Timur Tengah
Hanan Ashrawi, seorang pejabat senior di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menyambut baik langkah tersebut.
"Saya berharap kedutaan akan membantu dalam mendidik pemerintah Oman tentang sifat sebenarnya dari pendudukan Israel," kata Ashrawi pada konferensi pers di Ramallah.
Penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner diwawancarai oleh Reuters di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower di Washington, AS, 20 Juni 2019.[REUTERS]
Pengumuman Oman bertepatan dengan hari kedua dan terakhir dari konferensi ekonomi yang dipimpin Amerika Serikat di Bahrain, langkah pertama yang dianggap sebagai propsal perdamaian "Kesepakatan Abad ini" oleh Presiden AS Donald Trump untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Baca juga: Lebanon Tolak Tawaran Rp 85 Triliun dari AS Demi Bela Palestina
Acara dua hari di ibu kota Bahrain, Manama, tidak dihadiri delegasi Palestina atau Israel.
Sementara pemerintah dan parlemen Lebanon, melalui perdana menteri Hariri, mengatakan tidak akan menerima tawaran AS US$ 6 miliar (Rp 85 triliun), untuk insentif naturalisasi agar pengungsi Palestina tinggal permanen di Lebanon, menurut laporan Reuters.
Otoritas Palestina (PA), yang menjalankan pemerintahan terbatas di beberapa wilayah Tepi Barat, dan Hamas, yang memerintah Jalur Gaza yang terkepung, dengan tegas menolak rencana Trump.
Baca juga: Kedutaan Palestina di Jakarta Menolak Konferensi yang Digagas AS
PA memboikot konferensi dan menuduh pemimpin AS berusaha melikuidasi tujuan Palestina.
Para pejabat AS tidak mengundang perwakilan pemerintah Israel di konferensi Bahrain sebagai akibat boikot Otoritas Palestina.
